T3lusur Jakarta 29 November 2025 — Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) Provinsi DKI Jakarta menetapkan kembali susunan pengurus periode 2020–2025 dan menggelar Musyawarah Provinsi (Musprov) serta Seminar Kesehatan Lingkungan di Auditorium Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Sabtu siang. Kegiatan ini menegaskan pelaksanaan mandat organisasi sesuai Surat Keputusan Ketua Umum HAKLI Nomor 202/SK/PP-HAKLI/II/2021.
Acara dihadiri lebih dari 120 peserta, baik daring maupun luring, dan dibuka resmi oleh Ketua Umum HAKLI, Prof. Dr. H. Arif Sumantri, SKM., M.Kes. Dinas Kesehatan DKI Jakarta turut hadir melalui drg. Alisah Cendanasari, MKM, Kepala Seksi Tenaga Kesehatan.
Dalam sesi pembukaan, Prof. Arif menekankan pentingnya peran pengurus daerah sebagai representasi profesionalitas HAKLI di tingkat provinsi.
“Pengurus daerah memegang fungsi strategis dalam memastikan arah pembangunan kesehatan lingkungan tetap pada koridor yang benar,” ujar Arif.
SK Pengurus Pusat tahun 2021 memberi mandat kepada HAKLI DKI Jakarta untuk menjalankan keputusan Musyawarah Provinsi, memperkuat koordinasi antarlembaga, dan melakukan pelaporan kegiatan secara berkelanjutan. Penegasan mandat ini menjadi dasar evaluasi organisasi terhadap implementasi kebijakan profesi di Jakarta.
Seminar: Menakar Peran Tenaga Sanitasi di Tengah Dinamika Kebijakan
Seminar yang digelar bersamaan mengangkat tema:
“Kebijakan Pemerintah dan Perkembangan Peran Strategis Tenaga Sanitasi Lingkungan di Indonesia.”
Dalam paparannya, Prof. Arif mengulas perkembangan regulasi, termasuk tantangan peningkatan kompetensi tenaga sanitasi dalam menghadapi penyakit berbasis lingkungan seperti DBD, diare, TB paru, hingga penyakit kulit yang terus menjadi ancaman kesehatan publik perkotaan.
Diskusi dipandu Dini Wardiani, SKM., M.Kes, yang mengarahkan dialog pada isu-isu struktural: keterbatasan SDM, kebutuhan standardisasi kompetensi, dan urgensi kolaborasi dengan pemerintah daerah.
Ketua HAKLI DKI Jakarta, Muhadi, SKM., MKM, menyatakan perlunya reorientasi peran tenaga sanitasi agar lebih responsif terhadap dinamika masalah kesehatan lingkungan.
“Profesi ini harus memberi kontribusi nyata bagi masyarakat. Pengendalian penyakit berbasis lingkungan tidak bisa hanya mengandalkan intervensi medis—tenaga sanitasi berperan dalam pencegahan yang bersifat struktural,” kata Muhadi.
Dari pembahasan Musprov, HAKLI merumuskan sejumlah langkah strategis:
1. Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan lingkungan melalui pelatihan dan sertifikasi.
2. Penguatan kerja sama dengan Dinas Kesehatan dan lembaga terkait untuk harmonisasi kebijakan sanitasi.
3. Pengembangan riset terapan guna mendukung inovasi sanitasi perkotaan.
4. Edukasi masyarakat untuk pencegahan penyakit berbasis lingkungan.
5. Optimalisasi jejaring profesi di seluruh wilayah DKI Jakarta.
Langkah tersebut diproyeksikan menjadi peta jalan pembenahan profesi dalam lima tahun ke depan.
Rangkaian Musprov dan seminar ini menandai konsolidasi kelembagaan HAKLI DKI Jakarta di tengah meningkatnya tantangan kesehatan perkotaan. Organisasi profesi ini berupaya mempertegas posisi tenaga kesehatan lingkungan sebagai pilar pencegahan dan kendali penyakit berbasis lingkungan—sektor yang kerap terabaikan dalam kebijakan kesehatan nasional.
HAKLI DKI Jakarta menyatakan komitmennya untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun kota yang lebih sehat, aman, dan berkelanjutan.
Reporter: Irene / Suwidodo
