T3lusur.com Jakarta Pemerintahan baru Prabowo Gibran belum genap tiga bulan dan kini sudah masuk tahun baru 2025. Beberapa pengamat mengatakan bagaimana pemerintahan Prabowo-Gibran ini terlihat sekali upayanya menjaga kesetabilan pemerintahannya. Hal itu nampak pada saat melakukan penyusunan menteri dalam Kabinet Merah Putih. Di mana Prabowo mengakomodir semua kepentingan politik termasuk PDI Perjuangan sekalipun akhirnya PDI P lebih memilih jalannya sendiri.
Bukan saja mengakomodir partai politik yang oleh Jokowi dinamai KIM plus ini tetapi pemerintahan Prabowo juga memberikan kesempatan para pendukung loyalisnya diajak masuk dalam pemerintahannya. Sikapnya ini acapkali dikatakan sebagai balas budi kepada mereka yang telah berjasa mendukungnya hingga mencapai jabatan presiden.
Namun kestabilan yang dicoba di bangun oleh pemerintahan Prabowo ini mulai terusik dengan adanya kebijakan kenaikan pajak dari 11 menjadi 12 persen. Akibatnya ada beberapa elemen mahasiswa dan masyarakat melakukan penolakan dengan melakukan demo maupun petisi penolakan. Beruntung di tahun baru ini kebijakan ini konon hanya berlaku barang-barang super mewah saja.
Kondisi ini disusul dengan penetapan Sekretaris Jendral PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus hilangnya Harun Masiku akibat kasus penyuapan. Tentu penetapan sekjen PDIP sebagai tersangka tak bisa dihindari adanya pandangan bahwa ini hanya kepentingan politik.
Apalagi disusul dengan pernyataan presiden Prabowo yang akan melakukan pengampunan kepada koruptor yang mengembalikan hasil korupsinya. Pernyataan presiden menjadi bola liar yang menimbulkan bermacam-macam tafsiran. Salah satunya adalah ada indikasi untuk melindungi beberapa menteri di Merah Putih yang jelas-jelas sudah beberapa kali di panggil KPK, termasuk beberapa kepala daerah di Jawa Timur dan Sumatera Utara.
Beberapa sikap ataupun kebijakan presiden Prabowo yang dituding masih menjadi perpanjangan tangan Jokowi juga salah satu kritik oleh beberapa tokoh di Republic ini, ini akibatnya mengurangi kepercayaan kepada Prabowo yang dikenal sebagai sosok yang tegas, mandiri dan berpengalaman.
Kestabilan Menjadi Penting
Padahal langkah pemerintah menjaga kesetabilan ini perlu didukung, karena apapun itu jika tidak ada kestabilan dalam pemerintah akan menghambat kemajuan dan perkembangan. Dikarenakan energi kita habis karena adanya saling curiga dan adanya ketidakpercayaan dari masyarakat. Sehingga situasi negara kita yang menurut pidato Presiden Joko Widodo atau Jokowi memaparkan defisit anggaran tahun 2025 direncanakan sebesar 2,53% terhadap PDB atau Rp616,2 triliun. Hal ini terungkap dalam pidato RUU APBN 2025 dan Nota Keuangan di Gedung DPR/MPR, Jumat (16/8/2024). Ini akan menjadi persoalan sendiri di pemerintah Prabowo memasuki tahun baru ini.
Tentu tak mudah menghadapi kondisi ini, di mana tahun baru banyak orang menaruh harapan akan adanya perubahan yang lebih baik. Doa-doa mereka jelang pergantian tahun dilantunkan dari seluruh penjuru negeri. Rumah-rumah ibadah menggelar ibadah akhir tahun sekaligus mempersiapkan menjalani tahun baru.
Harapan dan doa seluruh masyarakat ini bisa terwujud melalui para pemegang kebijakan terutama presiden republic Indonesia. Dengan pengalaman serta cita-cita luhurnya yang mau mensejahterakan rakyatnya ini secara nyata di Tahun Baru ini dapat dirasakan.
Sekalipun presiden memiliki kewenamgan besar serta hak prerogative tetapi tidak ada salahnya mendengar dan membuka hati menerima masukan dari beberapa pihak. Seperti adanya padangan selama ini kalau Prabowo masih dalam bayang-bayang Jokowi, masih kompromi pihak-pihak tertentu, sekalipun mbekerjasama dengan orang yang sudah terindisi terkena masalah hukum. Aklibatnya ada kesan hukum berlaku hanya yang berbeda politik dengan kebijakannya.
Program makan bergizi harus di kawal dengan baik, jangan sampai sebagai lahan korupsi baru. Kesetaraan sesama pemeluk agama juga perlu diperhatikan karena masih saja awal kepemimpinannya masalah pelarangan ibadah bagi agama-agama tertentu masih terjadi di beberapa tempat.
Prabowo secara pencapaian sudah memiliki segalanya, tinggal saatnya bagaimana cita-cita luhurnya berbakti kepada negara dengan jalan membuat bangsanya kuat, rakyatnya sejahtera dan terjadi keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, baik secara ekonomi, sosial dan beragama serta berkeyakinan. Sudah saatnya dibuktikan sepeti cita-citanya selama ini.
Penulis Yusuf M
Jurnalis Majalah GAHARU
