T3lusur.com Jakarta Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Hokky Situngkir yang baru saja diangkat bulan Juli lalu sore itu menggelar konfrensi pers di presroom Kominfo Jumat 9/8/24. Dalam konfren tersebut Hokky memaparkan terkait perkembangan terkini proyek Pusat Data Nasional (PDN) Cikarang yang semula ditargetkan diresmikan pada 17 Agustus 2024.
Beberapa waktu yang lalu terjadi insiden serangan ransomware ke Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 pada 20 Juni lalu, akibatnya membuat pemerintah semakin memperhatikan dari sisi kualitas dan juga keamanan PDN Cikarang. Terkait rencana jadwal peresmian kian semakin dekat, namun harus meundur dari target yang ditetapkan..
Kata Hokky bahwa insiden PDNS 2 itu mempengaruhi perbaikan proses pembangunan dan sebagainya. Sekalipun demikian PDN sendiri tidak berhenti dan masih jalan.
Lebih lanjut Hokky di depan para awak media memastikan saat ini perkembangan PDN yang masterplan itu dari sisi infrastruktur itu mungkin sudah 70% lebih, secara desain juga sudah lebih dari 80%.
Lalu persoalan peresmian PDN Cikarang, kemungkinkan akan beroperasi pada awal tahun depan. Untuk itu, pemerintah sampai saat ini terus berupaya menyelesaikan proyek strategis tersebut. Di sisi lain juga, pemerintah turut mengevaluasi pusat data nasional ini.
“Secara umum infrastruktur, desain, itu sudah naik (prosesnya) beberapa persen, dan kita evaluasi terus-menerus, backup, rancangannya, itu saat ini mungkin bisa kami sampaikan,” ucap Hokky.
Sebagai tambahan informasi, pemerintah tengah mengembangkan proyek PDN pertama di Greenland International Industrial Centre, Deltamas, Cikarang sejak tahun 2022 lalu. Kawasan ini memiliki luas kurang lebih 15.994 m2. Proyek ini semakin mendapat perhatian usai serangan ransomware ke Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 beberapa waktu lalu.
Selain itu sebelumnya Hokky memaparkan 5 kebijakan yang sedang dalam proses pembahasan.
Pertama Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PAPSE). Kedua, Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Data Pribadi (RPP PDP); Ketiga, Rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Perlindungan Data Pribadi (RPPerpres PDP); Keempat, Kebijakan Tindak Lanjut Insiden di Pusat Data Nasional Sementara dan Kelima, Penanganan Judi Online.
Sekalipun program ini masih terus masih dalam penggodokan, pungkas Hokky Situngkir.
