Direktur eksekutif LP3BH Meminta Presiden Melibatkan Komisi HAM Selidiki Kasus Definus Kogoya

Liputan
Bagikan:

T3lusur.com Jakarta Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Christian Warinussy meminta dengan hormat kepada semua pihak, termasuk institusi asal ke-13 terduga pelaku yang kini berstatus tersangka dugaan kekerasan dan atau penganiayaan terhadap Definus Kogoya, seorang warga sipil di sekitar wilayah Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah.

LP3BH Manokwari sangat meyakini bahwa status Definus Kogoya adalah warga sipil. Karena tidak terdapat bukti kuat yang dapat digunakan oleh siapapun untuk menyatakan dia adalah anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB). Dalam posisinya sebagai warga sipil, maka dia sangat dilindungi hak-haknya di dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Bahkan Christian jelas mengatakan bahwa dia pula dilindungi oleh asas praduga tidak bersalah (presumption of inocent) dan asas persamaan di hadapan hukum (equality before the law). Kogoya jika diduga sebagai bagian dari kelompok kriminal bersenjata (KKB), maka perlakuan yang mesti dihadapinya adalah sebagai mana diatur dalam KUHAP. Serta pula sebagaimana diatur dalam Undang Undang No.5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Convention Againts Torture and Other Cruel, Inhuman or Regarding Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia).

Lebih lanjut Christian menegaskan sedangkan apabila dia dalam posisi sebagai indikasi anggota TPNPB sebagai pihak pemberontak sebagaimana dilindungi dalam Konvensi Jenewa III Tahun 1949 sebagai tawanan perang. Dengan demikian LP3BH Manokwari menyambut langkah Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) untuk mengambil langkah penegakan hukum.

Namun LP3BH Manokwari juga mendorong Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk memerintahkan keikutsertaan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) dalam melakukan penyelidikan menurut Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kasus Definus Kogoya tersebut.

BACA  LP3BH Siap Mengawal Pengelolaan Pemda Prov Papua Barat

Argumentasi kami (LP3BH) Manokwari, adalah bahwa saksi korban Definus Kogoya dalam posisi tidak berdaya serta dianiaya secara sadis dan tidak berperikemanusiaan oleh para oknum anggota TNI AD dari Satuan Raider Yonif 300/Brawijaya Kodam III Siliwangi.

Korban Kogoya tidak berada dalam kemampuan dan tanpa diberi kesempatan membela diri dari tuduhan dan deraan hukuman di luar proses hukum yang telah dilakukan para oknum anggota TNI AD tersebut. Sehingga diduga keras perbuatan para oknum anggota TNI AD tersebut pula telah melanggar amanat pasal 7, pasal8 dan pasal 9 Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.

Sehingga mereka sangat layak juga dimintai keterangan oleh Komnas HAM RI. Selanjutnya Polisi Militer Angkatan Darat (Pomad) dan Komnas HAM RI dapat berdiskusi dan berkoordinasi tentang kepentingan hukum warga sipil yang sangat terganggu akibat perbuatan para oknum anggota TNI tersebut.

Dengan penerapan hukum yang diperlakukan dalam perkara ini tepat dan dapat memenuhi perasaan keadilan yang hidup dalam masyarakat di Tanah Papua. Utamanya saksi korban Definus Kogoya dan keluarganya di wilayah Kabupaten Puncak Jaya dan sekitarnya di Provinsi Papua Tengah. red

Bagikan:

Leave a Reply

Your email address will not be published.