T3lusur.com Denpasar Konferensi ‘Indonesia Justice Conference 2023 (IJC) ’ yang digelar Perhimpunan Profesi Hukum Kristiani Indonesia (PPHKI) selama dua hari ini telah memberikan wadah bagi para pemangku kepentingan untuk bersama-sama membahas isu-isu yang berkaitan dengan keadilan dan perubahan positif dalam sistem hukum.
Dalam IJC mdi hari kedua dalam gelaran Indonesia Justice Confrennce tersebut hadir Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum, tampil sebagai keynote speaker menggantikan Menkopolhukam Mahfud MD yang berhalangan hadir, pada Sabtu (1/7) hari ini di Menorah Hall Lembah Pujian, Denpasar Bali.
Gede Palguna menekankan pentingnya keadilan dalam kerangka Konstitusi Negara Indonesia Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan Pancasila. Palguna, yang merupakan mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), memberikan penjelasan mendalam tentang berbagai aspek keadilan dan membagikan wawasan berharga mengenai peran hakim dan pengacara dalam menciptakan masyarakat yang adil.
Dalam paparannya, Dr. Palguna menyoroti dua poin penting yang ia yakini harus diterapkan oleh setiap hakim. Pertama, ia menekankan bahwa hakim tidak boleh terpengaruh oleh popularitas atau tunduk pada tekanan eksternal. Menjaga integritas sistem hukum dan menjamin keadilan harus selalu menjadi fokus utama.
Kedua, ia mendorong para hakim untuk tidak takut terhadap pengawasan dan tekanan publik. Dengan mempertahankan kemandirian dan ketidakberpihakan, mereka dapat dengan efektif menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan.
Selain itu, Dr. Palguna menekankan potensi transformasi yang dimiliki oleh pengacara. Ia menyatakan bahwa pengacara dapat menjadi agen perubahan dan memainkan peran penting dalam membentuk masyarakat yang adil. Dengan menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan “officium nobile” (jabatan mulia), pengacara dapat berkontribusi dalam transformasi sosial yang positif.
Dr. Palguna juga membahas tantangan budaya dalam sistem hukum Indonesia. Ia mengidentifikasi aspek budaya sebagai masalah terbesar yang menghambat kerangka hukum negara.
Meskipun diakui bahwa struktur hukum telah membuat kemajuan signifikan menuju menjadi negara demokratis berdasarkan hukum, ia menekankan perlunya menangani kelemahan budaya yang mendasar. “Penyelesaian masalah ini membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat sipil dan para profesional, termasuk pengacara. Oleh karena itu, peran pengacara sangat penting dalam hal ini,” ujar Dr. Palguna.
Untuk itu, Ia mendorong para pengacara untuk tidak takut mengungkapkan pendapat mereka. “Kita jangan takut menyuarakan hal itu, karena merasa minoritas atau merasa kecil dan sebagainya. Tapi kalau itu merupakan sesuatu yang benar dan tidak ada argumentasi lain yang masuk akal untuk membantahnya,” bebernya.
Ia pun mendorong mereka untuk dengan percaya diri menyampaikan ide-ide mereka tanpa merasa rendah diri, selama argumen mereka didasarkan pada kebenaran dan akal sehat. “Maka kemukakan saja tanpa perlu merasa takut. Tanpa perlu merasa rendah diri dan sebagainya,” bebernya saat di wawancara Siaran Bali.
Pesan yang disampaikan oleh Dr. Palguna meninggalkan dampak yang mendalam bagi peserta konferensi. Banyak peserta yang mengungkapkan rasa terima kasih atas wawasan berharga yang diberikan dan menekankan pentingnya mengatasi tantangan budaya dalam sistem hukum guna mewujudkan mmasyarakat yang adil dan progresif.
Konferensi ‘Indonesia Justice Conference 2023’ yang digelar Perhimpunan Profesi Hukum Kristiani Indonesia (PPHKI) selama dua hari ini telah memberikan wadah bagi para pemangku kepentingan untuk bersama-sama membahas isu-isu yang berkaitan dengan keadilan dan perubahan positif dalam sistem hukum.
Dalam gelaran IJC tampil berbagai pembicara antaranya Fredrik Jacob Pinakunary dengan tema restoring justice, menegakkan hukum dengan profesional dan integritas, Pdt Timotius Arifin restoringjustice, traforming nation persepektif firman Tuhan, Gede Putra Astana dengan tema meneggakan hukum dan intergritas, Hasudungan Manurung,Dr. Daniel Yusmic dll.
Diharapkan, momentum ini dapat menjadi landasan untuk langkah-langkah lebih lanjut dalam mencapai tujuan yang diidamkan: sebuah masyarakat yang didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan keberpihakan pada kepentingan seluruh rakyat Indonesia. SB/Dbs
