LP3BH Manokwari Mempertanyakan dasar dan alasan hukum Uji Publik Calon Anggota MRPB

Liputan
Bagikan:

T3lusur.com Manokwari Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Christian Warinussy mempertanyakan uji publik yang hendak dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Papua Barat hasil seleksi tingkat lokal Kabupaten yang telah dikirimkan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Sebab proses perekrutan para calon anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat ini dari awal sejatinya tidak melibatkan masyarakat asli Papua secara langsung.

Maksudnya, pemilihan tidak dilakukan secara langsung oleh masyarakat dari orang perorang secara langsung. Malahan pemilihan para calon anggota MRP ini dilakukan melalui panitia pemilihan dan panitia pengawas yang belum sepenuhnya menjadi representasi (keterwakilan) langsung rakyat Papua asli di sejumlah kabupaten di Provinsi Papua Barat. Sehingga patut dipertanyakan untuk apa? Manfaatnya apa melakukan uji publik tersebut ? Bagaimana cara? Atau bagaimana prosedur dan mekanisme yang akan digunakan oleh Kesbangpol Provinsi Papua Barat dalam melakukan uji publik tersebut ?

Lalu di mana letak otoritas kelembagaan adat atau agama atau kelompok perempuan yang telah mencalonkan para calon anggota MRP PB yang sudah lolos seleksi ? Apakah legalitas kelembagaan tersebut diragukan oleh negara ?

Pertanyaan ini diajukan Christian karena di dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 98 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota MRPB tidak ada satu pasal pun yang mengatur tentang soal uji publik tersebut sebut. Jika hasil kerja para panitia pemilihan dan panitia pengawas pencalonan anggota MRPB ini direvisi atau diganti karena alasan “ketokohan seseorang” berdasarkan pendapat satu pihak saja, maka bukan tidak mungkin konflik bakal terjadi dan senantiasa mengakibatkan lahirnya benih konflik yang berakibat cita-cita untuk mewujudkan Tanah Papua secara umum dan Papua Barat serta Manokwari khususnya menjadi sebuah utopia belaka.

Bagikan:
BACA  Pimpinan Pondok Pesantren Alzaytun Ajukan Gugatan terhadap Wakil Ketua MUI

Leave a Reply

Your email address will not be published.