By Yusuf Mujiono
T3lusur Jakarta Masyarakat hanya disuguhi tontonan para calon presiden (Capres) sliweran di media sosial dengan menampilkan gayanya masing-masing. Ada capres yang pandai berkata-kata tetapi apa maksud dan tujuannyapun tidak jelas. Lalu ada yang jalan-jalan sembari menebar senyuman berlaril-lari. Tetapi ada yang sedang loby sana-sini ke berbagai pimpinan partai politik dan tokoh bangsa.
Mereka hingga saat ini masih sebatas bagaimana mencari popularitas, sekalipun itu memang menjadi syarat utama agar tinggi tingkat keterpilihannya.
Namun bicara dalam konteks penyelesaian masalah terkait dengan kondisi bangsa ini, hingga saat ini belum ada para Balon presiden yang mencoba memaparkan program apa yang mau dikerjakan. Kalaupun ada yang mengidentifikasikan dirinya hanya sebagai mengklaim sebagai penerus Presiden Joko Widodo tetapi dia sendiripun tidak ada sikap apa yang mau dilanjutkan dan apa sebagai terobosannya.
Malah ada yang ngakunya sebagai antitesa dari Presiden Joko Widodo, tetapi yang dimaksud antitesa semacam apa yang ditawarkan, semua baru sebatas kata-kata. Padahal kalau memang antitesa harusnya membalikkan program Jokowi misalnya tolak IKN, tolak Kereta Cepat, atau tolak pembangunan infrastruktur yang selama ini menjadi program unggulan Jokowi.
Lalu program apa kemudian yang merupakan antitesa dari Jokowi tersebut, apakah seperti di DKI waktu itu semua yang berbau karya dari Basuki Tjahaya Purnama lalu dibiarkan terbengkalai, sekalipun pembangunannya sudah berjalan dengan baik. Lalu membuat program yang dampaknya terhadap kepentingan masyarakatnya masih menyimpan tanda tanya.
Pemberatasan Korupsi
Sementara persoalan pemerataan kesejahteraan masyarakat terjadi gab yang begitu dalam yang kaya makin kaya yang miskin makin terjerembab dalam kemiskinannya. Kasus Korupsi semakin terang-terangan, berdasarkan data dari Indonesia Corruption Wartch (ICW) tahun 2018-2022 ada 579 kasus korupsi jumlah itu meningkat 8,63 % dari tahun sebelumnya. Sedangkan yang ditindak dari berbagai kasus tersebut sejumlah 1.396 orang .
Melihat maraknya korupsi ditengarai membuat mandegnya program pemerataan kesejahteraan masyarakat, sudah seharusnya menjadi perhatian penting bagi prisiden. Korupsi bak kanker yang menggerogoti tubuh perlu segera diobati. Disinilah peran yang sebetulnya perlu menjadi perhatian para calon itu agar memiliki formula seperti apa untuk mengatasi korupsi tersebut.
Tidak usah seperti China yang menurut data Amnesty internasional ada 4000 koruptor meregang nyawa di depan regu tembak. Di negeri ini cukup para pejabatnya menandatangani pembuktian harta kekayaan terbalik. Kemudian pemberlakuan hukuman dengan menerapkan tuntutan minimum misalnya bagi koruptor yang menggelapkan uang 1 M dituntut hukuman minimum 5 tahun.
Dengan penerapan hukuman minimum akan mengurangi adanya deal-deal dari penegak hukum. Lalu, tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh kelompok besar terhadap kelompok kecil ini juga perlu perhatian serta penyelesaian yang jelas.
Jangan seperti sekarang hukum penistaan agama hanya tajam di kelompok yang kecil tetapi tumpul di kelompok yang besar. Ini sangat menyakitkan bagi warga Negara yang pengikutnya kecil.
Nah, pertanyaanya para capres ini hingga sekarang belum ada program yang ditawarkan yang mampu menjawab semua persoalan tersebut.
Sekalipun memang ada salah satu capres yang mengatakan visi misi itu bisa dibuat yang penting jadi dulu. Seperti apa kalau cara ini dilakukan, program yang sudah di rancang saja kadang ada yang gagal apalagi ini tak ada. Padahal arti Visi sendiri adalah tujuan, masa depan, cita-cita, hal yang ingin dilakukan. Misi adalah langkah, bentuk atau cara serta bagaimana untuk mewujudkannya.
Artinya jika ada capres yang tak memiliki visi misi patut dipertanyakan apakah dia boneka, atau sekedar petugas saja yang semuanya tinggal melaksanakan yang memberikan tugas. Alangkah tragisnya kalau memiliki presiden tetapi tak memiliki kewenangan menentukan kebijakkannya. Alasan itulah yang sulit membawa Indonesia maju dan berkembang.
