T3lusur-Jakarta Saat ini, Pemprov DKI Jakarta sedang di hadapkan pada permasalahan kasus korupsi pengadaan lahan, yang di sinyalir adanya keterlibatan Mafia Tanah dalam perkara tersebut, tentunya kondisi ini meresahkan sehingga dapat berdampak pada terhambatnya penyelenggaraan pembangunan, oleh karena itu guna mencegah terjadinya kasus korupsi pengadaan lahan di kemudian hari, di perlukan langkah konkrit untuk memberantas mafia tanah, demikian di sampaikan Jimmy Ck, SE. Ak Ketua Umum DPP GL Pro08, saat di hubungi awak media, melalui ponselnya, Sabtu, 27/3/2021 di Jakarta.
“sudah saatnya, keberadaan mafia tanah ini harus di berantas tuntas, karena mereka mencari keuntungan dengan cara cara kotor” ucap Jimmy Ck, SE.Ak
Menurut nya, Pembelian tanah di Munjul, Pondok Rangon, Jakarta Timur, oleh Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembagunan Sarana Jaya yang diduga terkait kasus korupsi pengadaan lahan disebut untuk menjalankan program bank tanah, bukan untuk proyek pembangunan rumah DP0%, hal ini sesuai yang di sampaikan KPK, hal inilah yang harus di pahami semua pihak, sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran informasi, yang justru membingungkan masyarakat, mengenai Mafia Tanah, keberadaan nya bukan hanya pada permasalahan pengadaan lahan untuk pembangunan saja, melainkan juga bisa terjadi pada masalah kepemilikan lahan pribadi maupun perusahaan atau instansi, karena itu, keberadaan Mafia Tanah ini harus di cegah dan di berantas, melalui cara yang sistematis, terstruktur dan masif, serta fokus, karena itu di perlukan pembentukan satgas pemberantasan Mafia Tanah, yang melibatkan masyarakat dari tingkat Provinsi sampai dengan tingkat RT/RW.
Sementara itu, di kesempatan ini , Jimmy juga menyoroti permasalahan komunikasi antar pejabat pengambil kebijakan, yang terkadang tidak sinkron, dan terkesan lemah koordinasi antar pejabat, misalnya apa yang di sampaikan Wagub terkadang tidak sikron dengan apa yang di sampaikan Gubernur, sehingga hal ini menimbulkan kebingungan masyarakat, nah begitu pula soal memberantas Mafia Tanah atau masalah apapun, mengenai komunikasi dan koordinasi yang sinkron sangat di perlukan agar semua rencana berjalan dengan baik dan membawa hasil optimal.
“Apapun informasi yang di sampaikan seorang Pejabat ya, mesti sikron dengan apa yang di sampaikan Pejabat di atasnya, ini menunjukkan adanya koordinasi yang saling komunikatif, itu juga kunci strategis dalam pemberantasan Mafia Tanah, maupun dengan masalah lainnya”pungkas Jimmy Ck, SE.aK Ketum DPP GL Pro 08. Cahyo
