Telusur-Bandung-Penguasaan tanah milik ibu dari Dino Pati Jalal wakil menteri luar negeri, bukti bagaimana mafia tanah berani dalam beraksi, keberanuan mafia tanah ini diakui menteri Agraria dan Pertanahan Sofyan Djalil seperti yang dilansir berbagai media bahwa mafia tanah ini luar biasa.
Sudahcsejauhmana persoalan mafia tanah ini terjadi di negeri ini, karena disisi lain banyak orang atau petani tak punya lahan sementara banyak juga lahan yang dibiarkan kosong, karena sudah dikuasai seseorang.
Usman Ponco Silitonga, S.H, M.H seorang praktisi hukum yang berkantor di bialangan Bandung Jawa Barat ini mencoba menjelaskan bagaimana mafia tanah itu terjadi.
Menurutnya tentang mafia tanah sudah lama di negara ini, khusus di kota-kota besar karena harga tanah yang mahal menggiurkan untuk mafia tanah berkembang. Kalau kemudian ditanyakan apakah kasus lahan yang didirikan markas salah satu organisasi itu juga masuk mafia tanah.
Usman yang juga aktifis partai politik ini memaparkan bahwa di Mega Mendung yang sebenarnya bukan mafia tanah, tetapi memamfaatkan tanah yang tidak digunakan kemudian dikusai yang akhirnya dimiliki secara tidak sah, kemudian ada oknum yang akhirnya dijualbelikan.
Bicara mafia tanah sudah mengurat dan mengakar karena tegas pengacara yang kalem in dalam mafia tanah banyak pihak yang terlibat (kejahatan berjamaah).
Bayangkan dari mulai funder, broker tanah, pelaku kejahatan bahkan pihak oknum BPN dan oknum PPAT sehingga ini yang mempersulit di berantas. Sulitnya pemberantasan mafia tanah ini juga terlihat kasus tanah ibu dari wakil mentri luar negeri Dino Pati Jalal, benar-benar ini membuktikn cara kerja pelaku mafia tanah yang rapi.
Kerjanya mafia ini memang awalnya mereka tergiur dengan harga tanah kalo terjual karena biasanya sudah ada calon pembeli. Kenapa mafia tanah ini bisa terjadi biasanya, celanya ada kelalaian dari si penjual misalnya dengan begitu mudahnya menyerahkan SHM asli dan dokumen lainnya.
Melalui dokumen inilah kemudian mafia tanah bisa memalsukan tanda tangan ataupun menggandakan surat-surat tanah tersebut lalu diperjualbelikan.
Maraknya mafia tanah ini peran yang dilakukan pemerintah sudah baik, misalnya syarat jual beli tanah yang diterapkan pemerintah sudah baik sehingga kecil kemungkinan untuk mafia tanah bekerja untuk melakukan aksinya, yang paling penting pemeriksaan/ pengecekan dokumen yang masuk ke ATR/BPN sehingga proses balik nama lebih selektif. Salah satu upaya pemerintah melaksanakn sistem digitalisasi dengan membuat E- Sertifikat Hak Milik, tutupnya.
