Jakarta, t3lusur.com-Usman Hamid direktur Eksekutif Amnesty Internasional dalam webinar yang diselenggarakan P3S mengatakan Film G30S-PKI sudah mengalami revisi bahkan oleh Jenderal Angkatan Darat sendiri. Menurutnya, versi orde baru yang dituangkan dalam film G30S/PKI itu ditinjau oleh Menteri Penerangan era Presiden Habibie jenderal Yunus Yosfiah, kemudian ditinjau ulang oleh Menteri Pendidikan era Habibie, setelahnya juga oleh Juwono Sudarsono, Selasa/29/09/20.
“Hal yang seperti ini saya kira berlangsung di era reformasi bukan karena ini ada PKI seperti yang digembar-gemborkan Pak Gatot dengan segala hormat dengan segala kerendahan hati saya, saya ingin mengatakan bahwa penjelasan itu tidak masuk akal’, terangnya..
Di era Presiden Abdurrahman Wahid (Gusdur), ada pula usaha untuk melakukan semacam pembenahan terhadap kerusakan sendi kehidupan bangsa di masa lalu. Konsekuensinya, sempat pula dalam masa itu ada usulan mencabut TAP MPRS No 25 Tahun 1966 Tentang larangan Ajaran Marxisme komunisme dan leninisme.
Bahkan Presiden Abdurrahman Wahid mengatakan permintaan maaf atas tragedi 65, mengupayakan rekonsiliasi Akar Rumput hingga merehabilitasi nama baik Soekarno dan orang-orang yang pernah diperlakukan sewenang-wenang dengan tuduhan PKI.
Kemudian, di era Presiden Megawati muncul sebuah UU yang melarang orang-orang terlibat PKI ini tak dibolehkan terlibat dalam Pemilu tahun 2003. Namun, akhirnya UU itu dikoreksi oleh MK karena dianggap menyimpang dari UUD 1945.
Di luar dari itu, Usman menyinggung sejumlah pernyataan Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang menyebut salah satu indikasi adanya kebangkitan Komunis adalah adanya oligarki.
Sedangkan Jerry Massie Direktur Political and Public Policy Studies, tegas mengatakan memang saat ini goreng-menggoreng isu sangat kental terjadi. Apalagi isu PKI. Jerry menambahkan terkait sejarah lahirnya paham komunisme saat Karl Marx melarikan diri dari Prussia yang kita kenal sekarang Jerman. Lalu tahun 1843 dan pada tahun 1848 di Prancis dia mendirikan revolusi komunisme bersama Weitling dan Proudhon.
Jerry paham komunis lebih condong ke kaum buruh dan seruan mereka agar semua manusia yang tertindas bangkit.
Barangkali kalau tak di lihat dalam kacamata dogmatis maka berbahaya. Memang ajaran Marx ini populer tapi pada era 90-an di mana Jerman Timur awalnya komunis bergabung dengan Jerman Barat. Begitu pula Glasnot dan Perestroika di Uni Soviet pada 1991 terpecah sampai ke Yugoslavia. Namun di China pada 2017 jumlah keanggotaan paham ini hampir 89,45 juta sedangkan partai komunis di parlemen berjumlah 2.982.
Tentang Indonesia sendiri tetap sejarah kelam pembantaian PKI jangan dilupakan tak boleh, di mana para pahlawan revolusi tewas dalam aksi ini. Tapi saat ini kita hidup di masa present bukan past (lampau), biarlah kita berpikir future (masa akan datang) bangsa ini. Maka pada Maret 1966 Presiden Soeharto melarang komunis dan Tahun 1966 dibekukan yang ditanda tangani oleh Jenderal AH Nasution.
Sampai saat ini isu komunis dijadikan komoditas politik sama seperti isu HTI dan Khilafah. Kalau di Amerika Serikat isu yang terkenal sejak Presiden Abraham Lincoln yakni black and white issues (isu hitam dan putih). Atau ini lebih dikenal dengan isu rasial. Untuk itu Jerry mebegaskan perlu dihindari hal ini dijadikan propaganda politik oleh sebagian kelompok.
Eduardus Lemanto direktur Eksekutif LKIP & Program Doktoral, Humanity and Social Sciences, PFUR – Moscow, Russia.
Jelas menganggap isu komunisme sebagai mekanisme dan instrumen politik yang dipakai oleh oknum tertentu untuk menyerang ras dan agama tertentu. Oleh karena tidak layak isu ini digunakan di era sekarang ini. Komunisme dipakai oleh oknum yang punya kepentingan politik dengan mengorbankan pihak tertentu.
Selain paparan dari Usman Hamid, Dr. Jerry Masie dan Eduardus masih ada dua narasumber lainnya yakni J. Kristiadi dan Gubernur Lemhanas Agus Wijoyo yang berbicara tentang sejarah komunis khususnya di Indonesia.
