Jakarta, t3lusur.com-Lambannya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan penanganan masalah pandemi Corona atau yang lebih dikenal Covid-19, mendapat kritik tajam dati anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), August Hamonangan Pasaribu AMdK., SH., MH yang sekaligus ketua fraksi PSI propinsi DKI Jakarta,
August sebagai respon atas kurang efektifnya langkah-langkah yang diambil Anies dalam rangka menekan penyebaran corona di DKI Jakarta.
Sejumlah kebijakan yang dikeluarkan gubernur yang diusung Partai Gerindra dan PKS ini seringkali bias, sehingga tak berdampak signifikan dalam upaya memerangi virus corona yang sudah menjangkiti. Per 30 Maret 2020 warga DKI Jakarta yang positif terpapar Covid-19 sendiri sebanyak 698 orang.
Parahnya keadaan itu, terang August, tidak ditindaklanjutinya imbauan Gubernur DKI Jakarta soal langkah pencegahan Covid-19 di tengah masyarakat, oleh jajaran yang ada di bawahnya.
“Kalau kita lihat dari awal memang imbauan yang telah disampaikan oleh Gubernur itu tidak disikapi, tidak ditindaklanjuti sebagaimana mestinya oleh aparat di lapangan. Artinya, salah satunya mengenai pembatasan penumpang yang akan memakai jasa angkutan, salah satunya adalah busway, MRT dan kereta api,” papar August melalui sambungan telepon pada Senin petang (30/03/2020).
Drinya sangat menyayang tidak jajaran di bawah Anies yang terkesan gagap dalam merespon perintah gubernur. Akibatnya di hari pertama pembatasan angkutan publik menyebabkan mengularnya antrean penumpang. Padahal, menurutnya, jika berkaca dari kasus tersebut mestinya petugas di lapangan bisa membuatkan masyarakat tempat untuk mengantre .
“Nah itu kan di lapangan tidak disikapi. Kemudian dengan segera memang dicabutlah salah satu instruksi tadi, mengenai pembatasan penyediaan angkutan bagi publik,” paparnya.
August lanjut mengatakan efek kejut tidaklah diperlukan warga DKI. Bisa dikatakan, lanjutnya, tingkat pengetahuan warga DKI Jakarta sudah lebih baik dari Provinsi maupun daerah lain di Indonesia.
“Kalau dia mengatakan begitu, justru berarti dia (Anies) menyangsikan kapsitas dari warga DKI,” tambah August.
August lalu merasa dirinya perlu menyampaikan, bahwa Anies sendiri sepertinya belum terlalu memahami baik karakter dari warga DKI Jakarta yang ingin dibahagiakannya, itu. Termasuk keberadaan atau eksistensi dari aparat di bawahnya.
“Aparat di bawahnya itu tentunya kan secara tindak lanjut di bawahnya artinya sudah siap, bagaimana instruksi itu bisa disikapi, bagaimana instruksi tersebut tidak menyengsarakan warga, tetapi lebih meningkatkan kewaspadaan dan juga malah mungkin membuat warga merasa nyaman walaupun di tengah peredaran virus corona. Itu yang belum ditunjukkan oleh gubernur kita,” tambah pria kelahiran Pematang Siantar, 25 Agustus 1969, itu.
Apa yang disesalkannya adalah bagaimana Anies dengan gampangnya menyampaikan bahwasannya sudah mendistribusikan baik APD (Alat Pengamanan Diri), maupun bantuan-bantuan obat-obatan yang diperlukan oleh warga maupun tenaga kesehatan. Namun di sisi lain, tambahnya, gubernur juga belum memahami mengenai keberadaan atau kesiapan daripada anggaran DKI sendiri.
“Nah sebenarnya kan kebijakannya kan, kita jangan hanya mengharapkan adanya bantuan dari Pusat, atau bantuan dari pihak-pihak swasta yang sekarang-sekarang ini kepedulian sosialnya sudah mulai terbentuklah,” tegasnya.
August lalu berpandangan, hingga saat ini belum nampak adanya niatan dari gubernur bagaimana bisa memberdayakan APBD DKI Jakarta, itu, untuk kepentingan keadaan darurat seperti saat ini. Menurutnya saat ini terdapat banyak pos pembiayaan yang sebenarnya bisa dialokasikan, dialihkan bagi kegiatan-kegiatan yang tidak terselenggarakan atau sulit untuk dilakukan.
“Itu ditarik saja buat penanganan virus corona. Nah artinya kan ini perlu misalkan diberdayakanlah TGUPP (Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan) itu, bagaimana membuat suatu peraturan atau mengajak DPRD untuk segera memberikan masukan,” pintanya.
Salah satu pos pembiayaan yang dananya bisa segera dialokasikan, menurut August, adalah terkait penyelenggaraan Formula E yang sudah dipastikan tidak mungkin dihelat pada Juni mendatang.
“Sudah jelas-jelas itukan ditunda, artinya tidak terselenggara untuk bulan Juni ini. Kalaupun misalkan terkait dengan Pendapatan Daerah yang mungkin belum kelihatan membaik untuk saat-saat sekarang, setidaknya gubernur sudah bisa menyampaikan itu tadi apa namanya, pernyataan bahwasannya pengalihan kegiatan-kegiatan yang tidak terlaksana itu akan dipakai atau diprioritaskan buat penanganan virus corona. Itu belum ditunjukkan gubernur kita, Gubernur DKI Jakarta,” katanya lagi.
Sebgai bagian dari solusi, August kemudian meminta agar Gubernur DKI Jakarta menindaklanjuti instruksi Pemerintah Pusat yang tertuang melalui Surat Keputusan (SK) yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri maupun Menteri Keuangan RI, terkait langkah penanganan corona, sebagai kebijakan Kepala Daerah.
“Padahal dari Pemerintah Pusat sudah membuat aturan-aturan, mulai dari SK Mendagri atau termasuk dari SK Menkeu. Nah itu kan tinggal ditindaklanjuti saja, katakan dengan Peraturan Gubernur kah atau ada semacam Instruksi gubernur,” pinta August lagi.
Namun di tengah situasi yang tak menentu ini August tetap optimis bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta beserta jajarannya masih memiliki waktu untuk membuat dan melaksanakan kebijakan yang mampu menenangkan hati masyarakatnya, dalam sebuah upaya bersama menangkal virus corona. Dia pun turut mengajak agar legislator yang duduk di DPRD DKI Jakarta untuk ikut memberi sejumlah masukan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
“Harus ada sense of crisis bagi semua aparat Pemerintah Provinsi termasuk teman-teman di DPRD DKI Jakarta untuk saling bahu membahu memberikan masukan maupun solusi terbaik menangani mewabahnya Covid-19,” ungkapnya.
Kemudian bicara perannya sebagai Fraksi PSi mengikuti penyemprotan disefektan dan menyerahkan beberapa bantuan ke Bukit Duri, kemudian sebelumnya ke Puskesmas Pangadegan, Duren Tiga, Puskesman Kecamatan Pancoran meminta atau mememantau langsung kalau tiba-tiba ada warga yang positif corona.
“Pada saat pertama ada himbauan di rumah saja itu kesehatan belum siap , handniyizer tidak gampang dilihat dan dipakai publik”, terangnya.
Lalu apa yang dilihat disampaikan kepada dinas terkait tetapi mereka cenderung membuat bak tampungan air untuk warga mencuci tangan bukan handtinizer.
Selain itu juga berkunjung ke sekolah-sekolah saat ada penyemprotan dari PMI, dan saat itu dirinya juga mengajak PMI untuk melakukan penyembprotan di rumah-rumah ibadah, tutupnya.
